Kapolda Jabar Akui Ada Pungli di Penerimaan Bintara Akpol


Ngelmu.id, BANDUNG – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Insiyur Jendral Polisi Anton Charliyan bicara blak-blakan soal polemik penerimaan Akpol di Polda Jabar. Proses penerimaan diduga bermasalah sejak awal.

Anton mengatakan, sejak awal proses penerimaan untuk tingkat Bintara sudah bermasalah. Diduga ada pungutan liar (pungli) oleh oknum panitia daerah (Panda) yang juga anggota Polda Jabar Aiptu EK yang ditemukan tim Saber Pungli Jabar.

“Memang di awal sudah ditemukan ada penyimpangan. Kita juga sudah menangkap beberapa orang yang terlibat ada anggota Polri dan calo. Makanya saya ingin bersih-bersih,” ujar Anton di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jabar, Senin (3/7/2017).

Selain itu Anton juga melihat ada kejanggalan dalam proses seleksi. Menurutnya, ada sekitar 219 orang peserta yang tidak lulus namun akhirnya tetap diluluskan.”Di antara yang diluluskan itu ada yang anus corong, ambeien dan yang lainnya. Apakah kira-kira mau yang seperti itu. Ada yang tidak memenuhi syarat. Saya tidak ingin calon-calon di Jawa Barat tidak berkualitas,” tuturnya.

Karena itu, lanjut Anton, dia mengganti panitia rekrutmen awal dengan yang baru. Adanya penggantian ini membuat pengumuman hasil seleksi molor.”Sehingga kita beberapa kali mengalami pemunduran. Itu kenapa masalah nilai berubah-ubah. Malah mereka yang istilahnya punya masalah,kemudian dialihkan isunya ke (kebijakan) putra daerah,” kata Anton.

Sebelumnya diketahui, beberapa orang tua peserta seleksi calon taruna Akpol ngamuk, pasalnya mereka tak terima dengan kebijakan Kapolda Jabar Irjen Pol. Anton Charlian yang melakukan Rikkes ulang dan prioritas putra daerah.

Kemarahan orang tua peserta memuncak, Sesaat setelah Panda (panitia daerah) Polda Jabar, Rabu (28/6/2017) di Aula Muryono Mapolda Jabar, mengumumkan bahwa kuota calon taruna Akpol yang akan dikirim ke Semarang, dibagi menjadi dua, putra daerah dan non putra daerah.

Setelah dirangking, untuk putra daerah dari 13 peserta yang berhasil lolos 12 orang, sedangkan non putra daerah dari 22 peserta yang lolos untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Akpol Semarang 11 orang. Selain itu polda Jabar pun meloloskan empat calon Taruni Akpol (Polwan).

Mengetahui, anaknya tidak lolos akibat kebijakan Kapolda melakukan Rikkes ulang dan penerapan putra daerah, spontan para orang tua pun berteriak-teriak memprotes, sedangkan putra mereka hanya menangis karena tak lolos masuk Akpol.

Dua orang perwakilan orang tua, Warman dan Nani sangat berang sekali. Menurut mereka akibat keluarnya kebijakan Kapolda yang mendadak menimbulkan ketidakadilan.

Saat sebelum ditetapkan prioritas putra daerah, anak mereka berada dalam rangking urutan kecil dan sangat berpeluang untuk lolos.

Namun setelah ada kebijakan putera dan non putra daerah, rangking anaknya menjadi turun dan tidak berhasil masuk dalam kuota taruna Akpol yang akan dikirim.“Saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan, untuk memperjuangkan anak saya.

“Kalau saja nilai anak-anak putra daerah lebih tinggi saya tidak apa-apa, tapi yang terjadi sekarang, mereka yang lolos dikirim ke Semarang nilainya di bawah nilai anak-anak kami,” teriak Nani.

Menurut nya dia sudah 12 tahun tinggal di Bandung, mengikuti suami yang berdinas di TNI. Nani merasa sudah menjadi orang Sunda pituin. Tetapi dengan kejadian anaknya tidak lolos karena bukan orang Sunda asli, dia menjadi tersinggung.

“Copot tuh gambar Garuda Pancasila, di sana tertulis bhineka tunggal Ika. Polda Jabar sudah tidak mengakui arti kebhinekaan,” umpatnya lagi sambil menunjuk gambar burung Garuda Pancasila yang ada di depan Aula Muryono.

Sedangkan Warman seorang pamen Polri yang anaknya juga tidak lolos gara-gara kebijakan Kapolda Jabar menerapkan putra daerah mengatakan, Kep Kapolda Jabar yang menerapkan prosentase putra daerah dan non putra daerah, serta dilakukan Rikkes ulang sangat tidak benar dan melukai hati para orang tua.

“Kenapa Rikkes ulang dilakukan di penghujung seleksi bukannya di awal-awal, kemudian Kep Kapolda soal putra daerah pertanggal 23 Juni 2017, beberapa hari sebelum sidang pengumuman calon taruna Akpol. Kenapa tidak di awal penerimaan diumumkan?” .

Warman berjanji akan melaporkan tindakan Kapolda Jabar ke Propam mabes Polri, dan menganjurkan orang tua yang anaknya menjadi korban kebijakan Kapolda Jabar untuk mem PTUN kan Irjen Pol Anton Charlian. 

sumber: http://www.ngelmu.id/buntut-ortu-peserta-seleksi-polisi-ngamuk-kapolda-jabar-akui-ada-pungli-di-penerimaan-bintara-akpol/